Soal biaya bulanan mahasiswa PPDS anestesi Rp 30 juta, Prof Undip: baru satu semester

Soal biaya bulanan mahasiswa PPDS anestesi Rp 30 juta, Prof Undip: baru satu semester

Profesor Zainal Muttakin dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) mengatakan biaya bulanan mahasiswa PPDS anestesi merupakan program pelatihan kedokteran dengan jumlah total Rp 30 juta. Dokter Anestesi (PPDS).

Berlaku untuk mahasiswa semester satu. Zenal mengatakan, dokter ARL tidak dianggap sebagai pelaku peristiwa bunuh diri tersebut Namun, sebenarnya itu adalah sumbangan dari teman sekelas. Katanya, kebetulan ARL yang mendiang membiayai kursusnya.

Dana yang terkumpul akan digunakan untuk subsidi makan bagi mahasiswa PPDS Anestesiologi “R kebetulan pengelola dan ketua kursus, dan dia menerima cicilan bulanan 30 juta dari teman-temannya Rs. Bukan dari atasan kita, tapi untuk rezeki kita sendiri,” kata Zainal usai aksi solidaritas FK Undip, Senin (2 September 2024). Dia mengatakan, biaya kuliah dua digit juta dolar adalah wajib bagi mahasiswa semester pertama.

Anda harus membayar biaya pendidikan sebesar 3 juta Rupiah per bulan selama satu semester. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk membayar makan bagi karyawan yang bekerja di departemen anestesiologi.

Karena ada mahasiswa baru, maka tidak ada biaya kuliah untuk semester berikutnya. Sebab, pendaftaran PPDS dimulai setiap semester, bukan setiap tahun Kwitansi PPDS dikeluarkan setiap semester, bukan setiap tahun, artinya 10 sampai 12 siswa pada semester pertama kedatangannya.Rp 3 juta dihabiskan webgiswisatasubang.com untuk makan 84 orang setiap bulannya, yaitu… Hanya untuk satu semester atau enam semester bulan. Itu bukan per orang, itu satu angkatan,” ujarnya.

Dokter peserta pelatihan sedang sibuk, sehingga uangnya digunakan untuk membeli bahan makanan. Ia mengatakan, tidak semua pekerja anestesi bisa beristirahat pada waktu yang bersamaan “Uangmu dikelola sendiri, bukan atasan atau departemenmu. Siklus bisnis masing-masing departemen tidak sama, jadi perjanjian antar departemen juga berbeda. Lalu, di tahun kedua, tidak sama lagi. “Ketika tahun pertama tidak lagi mendapat giliran, mereka menerima jumlah yang sama dengan yang mereka bayarkan,” lanjutnya.

Ibu Zenal menyayangkan pernyataan Kementerian Kesehatan yang tiba-tiba menggambarkan tunjangan ini sebagai pemerasan Ia tidak memungkiri adanya bullying, namun menurutnya tindakan tersebut merupakan tindakan individu, bukan organisasi.

“Jadi menteri ini menghancurkan pemerintahan yang ada. Tidak ada perundungan, yang ada perundungan, tapi perundungan itu bukan tindakan terorganisir, itu adalah kejahatan terhadap individu. Kalau perseorangan, yang dihukum adalah perseorangan, bukan organisasi Saat itu, terjadi korupsi di kepolisian, semua lembaga dibubarkan, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masih korup. Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menjabat, dan Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat pelanggaran etika. “Ada Akpol yang dihukum oknum. Bukan Akpol yang ditutup,” tegas Zainal

Lebih lanjut, ia berharap Kementerian Kesehatan mencabut suspensi PPDS anestesi Undip. Ia yakin, kebutuhan akan dokter spesialis di Indonesia sangat besar Penutupan PPDS ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.” Kami membutuhkan banyak tenaga ahli dan pendidikan terhambat,” katanya.